Mekanisme Penetapan Upah Minimum – KHL
Penetapan Upah Minimum DI Tiap Daerah
Di lain sisi, daerah – daerah lain yang sudah berhasil memenuhi standar angka KHL biasanya akan melakukan penetapan dengan mengikuti ketetapan yang telah ada melalui pemerintah dan kementerian ketenagakerjaan.
Walaupun pada dasarnya pemerintah pusat membebaskan pemerintah daerah untuk menetapkan persentase kenaikan UMP mereka sendiri. Namun kebanyakan pemerintah provinsi biasanya lebih suka menggunakan standar kenaikan upah yang di tetapkan oleh pemerintah pusat.
Nantinya, setelah penetapan upah minimum provinsi sudah selesai, pemerintah provinsi biasanya akan menyerahkan proses penetapan kabupaten / kota ke Bupati / Walikota. Selain itu, dari angka baku UMP yang sudah sepakat, pemerintah daerah nantinya juga akan menetapkan besaran upah minimum sektoral yang berlaku untuk beberapa sektor bisnis tertentu.
Itulah sedikit penjelasan mengenai mekanisme penetapan di Indonesia yang bisa kami bagikan kepada Anda. Jadi, apakah Anda sudah paham bagaimana proses penetapan standar upah di Indonesia?
