Mekanisme Penetapan Upah Minimum di Indonesia akan berlaku dengan mempertimbangkan standar angka Kebutuhan Hidup Layak KHL). Angka ini merupakan angka baku yang perhitungannya dan mempertimbangkan besaran kebutuhan untuk tempat tinggal dan kebutuhan pokok sehari – hari yang berlaku di suatu daerah.
Perhitungan KHL
Dewan Pengupahan Provinsi dan atau Kabupaten / Kota melakukan Perhitungan KHL. Nantinya, untuk menghitung KHL. Dewan Pengupahan Provinsi dan atau Kabupaten/Kota akan membentuk satu team survei yang terdiri atas tiga peserta terkait (yaitu perwakilan dari serikat pekerja. Perwakilan dari pengusaha, dan perwakilan dari pemerintah) dan satu peserta netral dari akademisi.
Aktivitas survei KHL biasanya dilakukan secara berkala setiap satu bulan sekali. Survei ini hanya dilakukan dari mulai bulan Januari sampai dengan bulan September saja, sedangkan untuk tiga bulan sisanya. Angka perhitungan KHL menggunakan metode prediksi least square.
Setelah angka KHL bulanan berhasil dan sepakat, nantinya tim survei akan menghitung angka rata – ratanya. Angka rata – rata tersebut lah yang nantinya akan menjadi sebagai angka KHL daerah dan berguna sebagai standar baku untuk penetapan upah minimum daerah.
Nah, dalam prakteknya nanti, selain mengikuti standar KHL yang perhitungannya menggunakan metode survei. Penetapan di setiap propinsi juga akan dilakukan dengan mengikuti aturan dan ketetapan yang dibuat oleh pemerintah pusat.
Tidak hanya itu, untuk beberapa daerah tertentu yang besaran standar upahnya sudah berada di atas KHL. Penetapannya biasanya juga berlaku dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan iklim bisnis yang terjadi setahun ke belakang.
Penetapan Upah Minimum
Pemerintah akan melakukan penetapan Upah Minimum daerah secara berkala setiap satu tahun sekali. Biasanya, karena besaran upah minimum yang berlaku di tahun sebelumnya sudah diketahui. Pemerintah daerah hanya akan menghitung besaran persentase kenaikan upahnya saja.
Untuk daerah – daerah yang standar upahnya masih belum memenuhi angka KHL. Penetapan besaran kenaikan upah biasanya akan mengacu pada angka KHL. Sedangkan untuk daerah – daerah yang standar upahnya sudah berada di atas angka KHL.
Penetapan besaran kenaikan upahnya biasanya akan mengacu pada kondisi ekonomi di daerah tersebut, yaitu berdasarkan angka inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun sebelumnya.
Sampai saat ini, beberapa daerah di Indonesia masih ada yang belum berhasil memenuhi angka KHL. Setiap tahunnya, penetapan upah di daerah – daerah ini selalu dilakukan dengan mengacu pada angka KHL. Tujuan utama pemerintah provinsi mereka adalah untuk memenuhi standar angka KHL terlebih dahulu.
Penetapan Upah Minimum DI Tiap Daerah
Di lain sisi, daerah – daerah lain yang sudah berhasil memenuhi standar angka KHL biasanya akan melakukan penetapan dengan mengikuti ketetapan yang telah ada melalui pemerintah dan kementerian ketenagakerjaan.
Walaupun pada dasarnya pemerintah pusat membebaskan pemerintah daerah untuk menetapkan persentase kenaikan UMP mereka sendiri. Namun kebanyakan pemerintah provinsi biasanya lebih suka menggunakan standar kenaikan upah yang di tetapkan oleh pemerintah pusat.
Nantinya, setelah penetapan upah minimum provinsi sudah selesai, pemerintah provinsi biasanya akan menyerahkan proses penetapan kabupaten / kota ke Bupati / Walikota. Selain itu, dari angka baku UMP yang sudah sepakat, pemerintah daerah nantinya juga akan menetapkan besaran upah minimum sektoral yang berlaku untuk beberapa sektor bisnis tertentu.
Itulah sedikit penjelasan mengenai mekanisme penetapan di Indonesia yang bisa kami bagikan kepada Anda. Jadi, apakah Anda sudah paham bagaimana proses penetapan standar upah di Indonesia?
