UMP Nusa Tenggara Barat 2018

Diposting pada

UMP Nusa Tenggara Barat 2018 mengalami kenaikan sebesar 11,87 persen. Dengan kenaikan tersebut, saat ini besaran UMP NTB 2018 berada di angka Rp. 1.825.000,- rupiah. Angka ini mengalami peningkatan sekitar 194 ribu rupiah dari besaran UMP NTB di tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan provinsi – provinsi yang lain nya, besaran persentase kenaikan UMR Nusa Tenggara Barat 2018 masih sedikit lebih tinggi. Seperti yang telah kita ketahui bersama, mayoritas provinsi di Indonesia cenderung lebih banyak yang menggunakan standar peningkatan upah mengikuti standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu sebesar 8,71 persen. Padahal, kondisi real di masing – masing wilayah tidak selalu sama dengan kondisi perekonomian nasional.

Karena kondisi perekonomian yang tidak sama tersebut, pemerintah pusat membebaskan pemerintah provinsi untuk menentukan besaran persentase kenaikan standar UMP di wilayah mereka masing – masing. Nah, khusus untuk provinsi NTB. Alih – alih menggunakan standar kenaikan upah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, Pemprov NTB lebih memilih untuk menggunakan standar kenaikan upah yang lebih besar. Harapannya, dengan standar kenaikan upah yang lebih besar. Tingkat kesejahteraan hidup buruh dan karyawan di Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa lebih terjamin.

Pengumuman UMP Nusa Tenggara Barat 2018

Saat pengumuman besaran UMP Nusa Tenggara Barat 2018, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Gubernur NTB menegaskan bahwa standar UMK Nusa Tenggara Barat tersebut adalah standar upah untuk buruh dengan masa kerja mulai dari nol sampai dengan satu tahun. Nantinya, untuk buruh yang sudah memiliki masa kerja lebih dari satu tahun, besaran upahnya harus lebih tinggi dari besaran UMP NTB tersebut.

Jika Pemerintah Provinsi NTB mendapati ada perusahaan yang membayar buruh lebih rendah dari standar upah tersebut. Maka perusahaan tersebut akan dijatuhi sangsi sesuai dengan Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Di lain sisi, jika perusahaan merasa tidak mampu membayar upah buruh dengan standar UMP Nusa Tenggara Barat 2018. Maka perusahaan dianjurkan untuk mengajukan penangguhan ke Pemprov NTB melalui Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.